Jakarta - Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) mendesak Bank Indonesia (BI) untuk segera mengeluarkan aturan untuk mendasari pembentukan biro kredit swasta. Pembentukan biro kredit ini akan mendukung penyaluran kredit lebih besar ke usaha mikro.
Pembentukan biro kredit swasta ini juga bisa dipergunakan untuk melihat track record nasabah baik nasabah baru maupun nasabah yang pernah mendapatkan kredit dari bank, perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan.
"Biro Kredit itu kan inisiatif dari Perbanas, ini belum ada aturan dari BI. Belum jadi karena kita tidak bisa buat tanpa izin dari BI," ujar Ketua Tim Bidang Teknologi Perbanas Josh Luhukay disela acara IBEX 2011 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (13/5/2011).
Josh menungkapkan, selama ini untuk mengetahui rekam jejak calon debiturnya, industri perbankan masih mengandalkan Sistem Informasi Debitur (SID) dari BI. Namun, itu saja tidak cukup untuk meluaskan penetrasi kredit ke usaha mikro.
"SID itu di BI, debitur yang memang sebelumnya sudah punya catatan. Nah, di mikro itu 99% peminjam pertama, jadi belum ada datanya," kata Dia.
Biro kredit sendiri, sambung Josh, untuk memeroleh data calon debitur bisa menggunakan catatan-catatan pengeluaran yang bersangkutan, seperti belanja bulanan. Selain itu nanti industri keuangan juga akan memasok data, dan bisa juga melalui catatan pembayaran tagihan listrik dan telepon.
"Dengan Biro Kredit ini industri bisa cek informasi calon debitur dengan cepat," ucapnya.
Nantinya, kehadiran Biro Kredit tersebut diharapkan dapat menjadi acuan industri, tidak hanya perbankan, tapi juga industri pembiayaan (multifinance), sedrta industri asuransi jiwa dan umum untuk mengetahui calon nasabahnya.
BI sendiri sebenarnya telah mendukung inisiatif Perbanas tersebut, lewat paket kebijakan yang diumumkan akhir tahun 2010 lalu, dimana salah satunya adalah kebijakan untuk mengadakan Biro Kredit, yang rencananya akan dilaksanakan di semester dua 2011. Karena belum juga dikeluarkan aturan tersebut Josh mengharapkan tahun depan sudah bisa dibentuk.
"Kita berharap di semester II-2012 bisa terbentuk," kata Mantan Wakil Direktur Utama Bank Danamon ini.
http://www.detikfinance.com/read/2011/05/13/130917/1639014/5/perbanas-minta-izin-bentuk-biro-kredit-swasta
Sabtu, 14 Mei 2011
Bank asal Malaysia Gencar Masuk RI
Herdaru Purnomo - detikFinance
Foto: dok.detikFinance Jakarta - Bank Indonesia (BI) ternyata telah menerima juga surat pernyataan bank asal Malaysia RHB Capital untuk mengakuisisi PT Bank Mestika. BI juga akan segera memproses perizinan untuk bank asal Malaysia tersebut.
"Kan waktu itu surat dikembalikan lagi karena tidak lengkap nah ternyata pekan lalu mereka sudah mengirimkan surat," ujar Direktur Informasi dan Perizinan BI Joni Swastanto di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (13/5/2010).
Joni memang sebelumnya menuturkan surat pertama pernyataan berminat akusisi Bank Mestika masih ada yang perlu dibenahi dalam persyaratan akuisisi tersebut. "Mereka sebelumnya sudah lapor tapi kami minta agar diubah. Perubahannya itu yang belum diserahkan pada kami," tambah Joni.
Sebelumnya, Affin Bank selangkah lagi menguasai PT Bank Ina Perdana. Affin Bank memang sudah sejak lama menyampaikan niatnya untuk mengakuisisi Bank Ina.
Joni menjelaskan, perusahaan yang melakukan akusisi bank di Indonesia harus sudah berdiri minimal tiga tahun. "Sedangkan RHB, unit usaha yang ia bentuk untuk investasi ke luar negeri yang berbentuk special purposes vehicle (SPV) itu belum ada tiga tahun umurnya, kami tidak mau," katanya.
RHB Capital sebagai bank terbesar keempat Malaysia memang berencana membeli 80% Bank Mestika Dharma senilai US$ 356,1 juta atau sekitar Rp 3,3 triliun. RHB dalam pernyataannya mengungkapkan, pihaknya juga memiliki opsi untuk membeli 9% saham lagi di Bank Mestika.
RHB juga menyatakan akan menerbitkan saham baru atau rights issue sebanyak 361 juta lembar saham pada harga 3,60 ringgit per lembar. Saham RBH sudah disuspensi dan pada Jumat lagi ditutup pada 5,69 ringgit.
Akuisisi ini diharapkan semakin memperkuat kehadiran RHB di Indonesia, yang dianggapnya memiliki potensi pasar besar.
http://www.detikfinance.com/read/2011/05/13/182539/1639419/5/bank-asal-malaysia-gencar-masuk-ri
Foto: dok.detikFinance
"Kan waktu itu surat dikembalikan lagi karena tidak lengkap nah ternyata pekan lalu mereka sudah mengirimkan surat," ujar Direktur Informasi dan Perizinan BI Joni Swastanto di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (13/5/2010).
Joni memang sebelumnya menuturkan surat pertama pernyataan berminat akusisi Bank Mestika masih ada yang perlu dibenahi dalam persyaratan akuisisi tersebut. "Mereka sebelumnya sudah lapor tapi kami minta agar diubah. Perubahannya itu yang belum diserahkan pada kami," tambah Joni.
Sebelumnya, Affin Bank selangkah lagi menguasai PT Bank Ina Perdana. Affin Bank memang sudah sejak lama menyampaikan niatnya untuk mengakuisisi Bank Ina.
Joni menjelaskan, perusahaan yang melakukan akusisi bank di Indonesia harus sudah berdiri minimal tiga tahun. "Sedangkan RHB, unit usaha yang ia bentuk untuk investasi ke luar negeri yang berbentuk special purposes vehicle (SPV) itu belum ada tiga tahun umurnya, kami tidak mau," katanya.
RHB Capital sebagai bank terbesar keempat Malaysia memang berencana membeli 80% Bank Mestika Dharma senilai US$ 356,1 juta atau sekitar Rp 3,3 triliun. RHB dalam pernyataannya mengungkapkan, pihaknya juga memiliki opsi untuk membeli 9% saham lagi di Bank Mestika.
RHB juga menyatakan akan menerbitkan saham baru atau rights issue sebanyak 361 juta lembar saham pada harga 3,60 ringgit per lembar. Saham RBH sudah disuspensi dan pada Jumat lagi ditutup pada 5,69 ringgit.
Akuisisi ini diharapkan semakin memperkuat kehadiran RHB di Indonesia, yang dianggapnya memiliki potensi pasar besar.
http://www.detikfinance.com/read/2011/05/13/182539/1639419/5/bank-asal-malaysia-gencar-masuk-ri
BI Labil, Sistem Kliring Ternyata Tetap Dibuka Senin 16 Mei
Herdaru Purnomo - detikFinance
Foto: dok.detikFinance
Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengubah keputusannya terkait cuti bersama pada Senin 16 Mei 2011. Kali ini BI mengatakan sistem kliring nasional dan RTGS tetap dibuka, sehingga bisa beri layanan.
Demikian disampaikan oleh Plt Direktur Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Difi Ahmad Johansyah kepada wartawan di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (13/5/2011).
"Kliring-RTGS, dan transaksi pelayanan tunai BI tetap buka. Ini dinamakan operasional terbatas," tegas Difi.
Difi mengatakan, keputusan ini dibuat untuk membantu pelaku ekonomi yang memang sudah merencanakan kegiatan ekonomi hari Senin nanti. "Jadi kita tetap berikan layanan. Kita sebut operasional terbatas," imbuh Difi.
Karena keputusan cuti bersama yang sangat mendadak. Difi mengatakan, pelaku ekonomi sempat mempertanyakan langkah yang akan dilakukan BI tersebut.
"Kita tetap libur tapi perhatikan pelaku usaha yang tetap bertransaksi jadi untuk tidak mengganggu kegitatan ekonomi Senin akhirnya operasional terbatas," katanya.
Humas Menko Kesra dalam siaran persnya menyatakan, dalam rangka efisiensi dan efektifitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama, maka diputuskan bahwa Senin 16 Mei dinyatakan sebagai cuti bersama.
Keputusan itu didasarkan pada keputusan bersama menteri pendayagunaan dan RB, Menteri Agama dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, SKB no 2 tahun 2011 dan SKB/01/M.Pan-RB/05/2011.
Seperti diketahui, hari Senin 16 Mei merupakan 'Hari kejepit nasional' karena pada 17 Mei 2011 adalah libur memperingati Hari Waisak.
http://www.detikfinance.com/read/2011/05/13/191411/1639484/5/bi-labil-sistem-kliring-ternyata-tetap-dibuka-senin-16-mei?f990101mainnews
Menteri PU: Infrastruktur RI Kalah Semua dengan Malaysia
Malang - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengakui kelayakan infrastruktur Indonesia dengan negara-negara tetangga masih banyak tertinggal. Khusus dengan Malaysia, semua aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, energi dan lain-lain jauh tertinggal dengan Negeri Jiran tersebut.
"Jadi kalau kita bicara jalan, listrik, pelabuhan laut, udara, kereta api. Kalau dengan Filipina kita menang semua, dengan Vietnam banyak kita menang ada juga yang kalah. Dengan Malaysia kita kalah semua," kata Djoko dalam acara Media Gathering di kawasan Bendungan Selorejo, Malang, Jumat malam (13/5/2011)
Djoko menambahkan, masih terbatasnya infrastruktur Indonesia berimbas pada peringkat daya saing yang hanya berada di posisi 44 dunia. Khusus untuk peringkat infrastruktur, Indonesia berada di nomor 90.
"Infrastruktur jangan hanya dibayangkan jalan, pelabuhan, Infrastruktur tidak hanya fisik, misalnya soal perizinan. Makanya peringkat kita peringkat 90, jalan kita peringkat 84," katanya.
Menurutnya pemerintah terus memperbaiki sarana infrastruktur Indonesia. Namun ia mengakui kemampuan pemerintah untuk mendanai infrastruktur hanya mencapai 20-30%, dimana sisanya sangat bergantung dengan investor swasta.
Meskipun banyak tertinggal, menurut Djoko, untuk urusan pengembangn infrastruktur sumber daya air Indonesia patut berbangga. Misalnya dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki undang-undang mengenai tersebut yang diatur dalam UU No 7 tahun 2004 soal sumber daya air.
"Kita waktu itu menyusun UU itu bersama Malaysia dan Thailand. Negara-negara ini menganggap sumber daya air penting. Alhamdulillah yang jadi (UU) baru kita," katanya.
http://www.detikfinance.com/read/2011/05/14/095305/1639696/4/menteri-pu-infrastruktur-ri-kalah-semua-dengan-malaysia
"Jadi kalau kita bicara jalan, listrik, pelabuhan laut, udara, kereta api. Kalau dengan Filipina kita menang semua, dengan Vietnam banyak kita menang ada juga yang kalah. Dengan Malaysia kita kalah semua," kata Djoko dalam acara Media Gathering di kawasan Bendungan Selorejo, Malang, Jumat malam (13/5/2011)
Djoko menambahkan, masih terbatasnya infrastruktur Indonesia berimbas pada peringkat daya saing yang hanya berada di posisi 44 dunia. Khusus untuk peringkat infrastruktur, Indonesia berada di nomor 90.
"Infrastruktur jangan hanya dibayangkan jalan, pelabuhan, Infrastruktur tidak hanya fisik, misalnya soal perizinan. Makanya peringkat kita peringkat 90, jalan kita peringkat 84," katanya.
Menurutnya pemerintah terus memperbaiki sarana infrastruktur Indonesia. Namun ia mengakui kemampuan pemerintah untuk mendanai infrastruktur hanya mencapai 20-30%, dimana sisanya sangat bergantung dengan investor swasta.
Meskipun banyak tertinggal, menurut Djoko, untuk urusan pengembangn infrastruktur sumber daya air Indonesia patut berbangga. Misalnya dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki undang-undang mengenai tersebut yang diatur dalam UU No 7 tahun 2004 soal sumber daya air.
"Kita waktu itu menyusun UU itu bersama Malaysia dan Thailand. Negara-negara ini menganggap sumber daya air penting. Alhamdulillah yang jadi (UU) baru kita," katanya.
http://www.detikfinance.com/read/2011/05/14/095305/1639696/4/menteri-pu-infrastruktur-ri-kalah-semua-dengan-malaysia
Langganan:
Postingan (Atom)
