Mobil Nasional Indonesia

JAKARTA – Indonesia sebagai salah satu pasar otomotif terbesar di dunia, sudah saatnya memiliki mobil nasional yang bisa diandalkan. Melihat ke belakang, Indonesia sudah beberapa kali tercatat memiliki mobil nasional, bahkan ada yang suskes di pasaran.

Seperti dikutip tujuhpedia, ada tujuh mobil nasional (plus Esemka Rajawali) yang pernah dikembangkan putra-putra bangsa. Ketujuh mobil tersebut adalah Marlip, Maleo, Gea, Tawon, Komodo, Timor dan Esemka Digdaya, serta tambahan Esemka Rajawali. Bagaimana sejarah delapan mobil tersebut?

1. Marlip
Marlip adalah mobil listrik yang dikembangkan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan dipasarkan PT. Marlip Indo Mandiri. Mobil ini digunakan untuk mobil golf, pasien, mobil keamanan. Marlip juga punya varian mobil empat penumpang dengan kecepatan mencapai 50 km/jam dengan jarak tempuh maksimal 120km. Harga Marlip berkisar antara Rp60 sampai Rp80 juta.
2. Maleo
Maleo mulai dikembangkan pada 1993, dimana saat itu pemerintah mulai berpikir tentang mobil nasional. IPTN sebagai instansi yang ditunjuk, bekerjasama dengan Rover, Inggris dan Millard Design Australia. Sampai pada 1997, IPTN sukses membuat 11 rancangan mobil yang isimewa. Namun karena reformasi 1998, proyek tersebut menjadi sia-sia.

3. Gea
Gea adalah proyek mobil nasional hasil riset PT. INKA (Industri Kereta Api) dengan mesin Rusnas (Riset Unggulan Strategis Nasional), yakni mesin berkapastias 640cc. Tujuan Gea adalah memberikan alternatif mobil kecil menghadapi krisis energi. Dilepas dengan harga antara 45 -50 juta, sudah diuji coba hingga 10.000 km dan kecepatan maksimalnya 90 km/jam. Mobil ini sudah sampai tahap uji coba produksi.

4. Tawon
Mobil tawon diproyeksikan menjadi pengganti Bajaj. Diproduksi oleh PT Super Gasindo Indonesia Jaya (GIJ). Tawon adalah mobil nasional yang paling siap dipasarkan. Mobil ini menggunakan bahan bakar gas dengan kapasitas mesin mesin 650cc. Tawon mampu menembus kecepatan 100 km/jam dengan banderol Rp48 juta on the road.

5. Komodo
Salah satu desainer CN-250 Gatotkaca Ibnu Susilo menjadi Head Designer Maleo mengeluarkan desain Komodo. Ini adalah mobil offroad asli Indonesian. Mobil kecil tapi dapat melintasi hutan sejauh 100 km dalam 6-7 jam dengan konsumsi bahan bakar hanya 5 liter. Komodo punya fitur self-recovery yang membuatnya tidak bisa terguling.

6. Timor
Timor adalah Teknologi Industri Mobil Rakyat. Timor pernah hits di dekade 90an yang diproduksi PT. Timor Putra Nasional. Sejatinya, mobil ini merupakan mobil KIA Sephia dengan ide mengimpor mobil namun dengan komponen lokal. Bersamaan dengan Timor, hadir Bimantara dengan produknya Bimantara Cakra.

7. Esemka Digdaya
Esemka Digdaya adalah proyek mobil nasional yang dikerjakan oleh siswa SMK 1 Singosari Malang. Mobil double kabin ini memiliki mesin 1.500 cc eks Timor. Biaya yang dhabiskan Rp175 juta.

8. Esemka Rajawali
Senada dengan Esemka Digdaya, Esemka Rajawali menjadi perbincangan khusus setelah Wali Kota Solo Joko Widodo menggunakan sebagai mobil dinas. Esemka Rajawali bergenre SUV dengan mesin 1.500 cc milik Timor. Mobil ini dilepas dengan banderol Rp75 juta dengan semua fitur-fitur layaknya mobil Jepang.

Mobil Esemka Bukti Semangat Karya Anak Bangsa

JAKARTA--MICOM: 
Digunakannya mobil Esemka yang dipelopori Walikota Solo Jokowi memantik semangat berkarya anak bangsa negeri ini. 

"Apa yang ditunjukan Walikota Solo Jokowi sangat inspiratif, sangat membantu dan membanggakan. Ini menyuntik energi anak bangsa kita untuk terus berkarya," kata Sekretaris Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud Mustaghfirin Amin ketika dihubungi Media Indonesia, Rabu (4/1). 

Mustaghfirin menanggapi kepeloporan Walikota Solo Jokowi yang menggunakan mobil Esemka sebagai mobil dinas. Menurutnya, hasil karya mobil Esemka selain melatih skill anak SMK juga meningkatkan moral dan semangat berkarya. "Bahwa kita bisa maju dan kita punya masa depan," tandasnya. 

Sementara,Direktur SMK Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud Joko Sutrisno menambahkan pihaknya akan mencanangkan mobil yang dirakit oleh siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi produk nasional. 

Menurut dia, izin konstruksi mobil sudah dipegang oleh Kemendikbud. Memang masih diperlukan uji emisi, namun tidak menjadi syarat penting karena pada tahap awal ini mobil SMK itu masih terus didistribusikan ke kabupaten kota yang tidak mementingkan izin uji emisi. 

Sambil menunggu izin emisi tersebut, kata dia, pihaknya sudah mendistribusikan mobil yang dinamakan Esemka Rajawali itu ke berbagai pemerintah daerah antara lain ke Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Bandung. 

Selain itu, ia sedang menjajaki pihak terkait untuk menjadikan mobil SMK ini menjadi kendaraan dinas bagi para pejabat lainnya.  "Mobil Esemka ini telah hdipakai sebagai mobil pengangkut pribadi dan produksi sebanyak 240 unit di berbagai perkebunan di tanah air," tegasnya. 

Dikatakan , pihaknya memang tidak bekerja dengan industri nasional dalam proses produksinya karena kendala biaya produksi yang masih tinggi. Dengan bekerja sama dengan industri manufaktur di Ceper, Tulungagung, Pasuruan dan Banten, maka harga on the road mobil itu dapat ditekan menjadi Rp105 juta sedangkan ongkos produksinya per mobil hanya Rp95 juta saja. 

Kerjasama dengan industry kecil itu memang menjadi target Kemendikbud. Karena siswa masih dilibatkan dalam pembuatan mesin dan konstruksinya. Pada tahun ini, ia menargetkan sebanyak 200 unit mobil baru segera diluncurkan kepada para pemesan. Dengan adanya mobil ini industri kecil akan terangkat serta makin mengasah kemampuan siswa SMK. (Bay/X-12)


sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/04/289042/293/14/Mobil-Esemka-Bukti-Semangat-Karya-Anak-Bangsa

Plat Nomor

Sejarah

Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah karesidenan.

Spesifikasi teknis

Perbandingan desain lama TNKB(atas) dan desain baru TNKB (bawah). Tampak di atas adalah sepeda motor asal Besuki (Jember) dan bawah adalah sepeda motor asal Lampung

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris.

§  Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf)

§  Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku

Bahan baku TNKB adalah aluminium dengan ketebalan 1 mm. Ukuran TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 adalah 250x105 mm, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah 395x135 mm. Terdapat cetakan garis lurus pembatas lebar 5 mm di antara ruang nomor polisi dengan ruang angka masa berlaku.

Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (security mark) cetakanlambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan "DITLANTAS POLRI" (Direktorat Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI.

Spesifikasi teknis baru

Korps Lantas Mabes Polri terhitung mulai April 2011 ini mengganti desain pelat nomor kendaraan. Ukurannya lebih panjang 5 centimeter daripada pelat nomor sebelumnya. Perubahan ukuran pelat dilakukan karena ada penambahan menjadi tiga huruf di belakang nomor, sementara sebelumnya hanya dua huruf. Perubahan ini membuat angka dan huruf pada pelat nomor berdesakan, sehingga sulit dibaca. Dengan diperpanjangnya pelat tersebut, jarak antara nomor dan huruf pada pelat lebih luas sehingga mudah terbaca.

Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada tampilan. Pelat TNKB baru memiliki lis putih di sekeliling pelat. Antara nomor TNKB dengan masa berlaku TNKB, tidak diberi pembatas lis putih. Namun seperti pelat nomor lama, di pelat ada 2 baris yakni baris pertama yang menunjukkan kode wilayah kendaraan, nomor polisi dan kode seri akhir wilayah. Baris kedua menunjukkan masa berlaku pelat nomor. 

Ukuran TNKB untuk kendaraan roda 2 dan 3 sekarang menjadi 275 mm dengan lebar 110 mm, sedangkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah panjang 430 mm dengan lebar 135 mm. Sementara ini, pelat resmi yang lama masih berlaku. 

Warna

Warna tanda nomor kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

§  Kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih

§  Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam

§  Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih

§  Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam

§  Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih dan terdiri dari lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian

§  Kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, atau dealer ke dealer): warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.

Nomor polisi

Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1-4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Nomor urut pendaftaran dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor (untuk wilayah DKI Jakarta):

Format kategori 3 huruf seri umum di Jakarta yaitu: B XXXX XYZ

X = Umumnya mewakili tempat kendaraan tersebut terdaftar

Huruf yang mewakili kategori tempat terdaftarnya kendaraan:

§  U -> Jakarta Utara

§  B -> Jakarta Barat

§  P -> Jakarta Pusat

§  S -> Jakarta Selatan

§  T -> Jakarta Timur

§  E -> Depok

§  N -> Tangerang Kabupaten

§  C -> Tangerang Kota

§  V -> Tangerang Kota

§  K -> Bekasi Kota

§  F -> Bekasi Kabupaten

§  W -> Tangerang Selatan

Kode nomor kendaraan di atas tidak berlaku untuk Taksi.

Sementara, Y umumnya merupakan jenis kedaraan berdasarkan. golongan. Huruf yang mewakili kategori kendaraan, antara lain:

§  A -> Sedan / Motor

§  F -> Minibus, Hatchback, City Car

§  V -> Minibus

§  J -> Jip dan SUV

§  D -> Truk

§  T -> Taksi

§  U -> Kendaraan Staf Pemerintah

§  Q -> Kendaraan Staf Pemerintah (contoh: B 1234 FQN untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi, B 1234 KQN untuk Pemerintah Kota Bekasi)

Sementara, Z merupakan huruf acak yang diberikan untuk pembeda.

Contoh: B XXXX PAA -> Mobil tersebut terdaftar di Jakarta Pusat (P), berjenis sedan (A), dan memiliki huruf pembeda (A).

Untuk kendaraan dinas dan operasional pemerintah eselon tinggi seperti menteri dan jajarannya, saat tidak menghadiri acara kenegaraan atau berdinas, maka 3 huruf seri akhir plat akan menggunakan format RF dan huruf pembeda sesuai kategori jabatan. Jika digunakan untuk mengikuti acara kenegaraan atau berdinas makan plat akan diubah menjadi RI-XX.

Contoh: B 1234 RFS -> Mobil tersebut adalah mobil dinas atau operasional kementerian eselon tinggi.

Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Kapolri Nomor Polisi 4 Tahun 2006.

Sumatera

§  BL = Aceh Kota Banda Aceh (A, J), Kabupaten Aceh Besar (L, B), Kabupaten Pidie (P), Kabupaten Pidie Jaya (O), Kabupaten Aceh Barat (E), Kabupaten Aceh Jaya (C), Kabupaten Nagan Raya(V), Kabupaten Aceh Barat Daya (W), kabupaten Aceh Tengah (G), kabupaten Bener Meriah (Y), Kabupaten Bireuen (Z), Kabupaten Aceh Utara (K, Q), Kota Lhokseumawe (N), Kota Sabang (M),Kabupaten Aceh Selatan (T), Kota Subulussalam (I), Kota Langsa (D), Kabupaten Aceh Timur (F), Kabupaten Gayo Lues (H), Kabupaten Aceh Singkil (R), Kabupaten Aceh Tamiang (U) Kabupaten Aceh Tenggara (X), Kabupaten Simeulue (S)

§  BB = Sumatera Utara bagian Barat (pesisir Barat)

§  BK = Sumatera Utara bagian Timur (pesisir Timur)

§  BA = Sumatera Barat

§  BM = Riau

§  BP = Kepulauan Riau

§  BG = Sumatera Selatan

§  BN = Kepulauan Bangka Belitung

§  BE = Lampung: Kota Bandar Lampung (A, B, C, dan Y), Kota Metro (F), Kabupaten Lampung Selatan (D dan E), Kabupaten Pesawaran (R), Kabupaten Tanggamus (V), Kabupaten Pringsewu (U),Kabupaten Lampung Tengah (G dan H), Kabupaten Lampung Timur (N dan P), Kabupaten Lampung Utara (J dan K), Kabupaten Way Kanan (W), Kabupaten Tulang Bawang (S dan T), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Q), Kabupaten Mesuji (L), Kabupaten Lampung Barat (M)

§  BD = Bengkulu

§  BH = Jambi

Jawa

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat

§  A = Banten: Kabupaten/Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang

§  B = DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi(B-K**), Kota Depok

§  D = Kabupaten/Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat

§  E = eks Karesidenan Cirebon: Kabupaten Cirebon (E - K*/L*/M*/N*), Kota Cirebon (E - A*/B*/D*/E*/F*), Kabupaten Indramayu (E - P*), Kabupaten Majalengka (E - U*/V*), Kabupaten Kuningan (E - Y*)

§  F = eks Karesidenan Bogor: Kabupaten/Kota Bogor (F - A-R), Kabupaten Cianjur (F - W-Y), Kabupaten Sukabumi (F - U/V), Kota Sukabumi (F - S/T)

§  T = Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, sebagian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang

§  Z = Kabupaten Garut (D - F), Kabupaten/Kota Tasikmalaya (Z - H), Kabupaten Sumedang (A - C), Kabupaten Ciamis (Z - T/W), Kota Banjar (Z-Y*)^[6]

Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

§  G = eks Karesidenan Pekalongan: Kabupaten (G - B)/Kota Pekalongan (G - A), Kabupaten (G - F)/Kota Tegal (G - E), Kabupaten Brebes (G - G), Kabupaten Batang (G - C), Kabupaten Pemalang(G - D)

§  H = eks Karesidenan Semarang: Kabupaten(H - C/L/V)/Kota Semarang (H - A/G/H/R/S/X/W/Y/Z), Kota Salatiga(H - B/K) , Kabupaten Kendal (H - D/M), [[Kabupaten Demak](H - E)]

§  K = eks Karesidenan Pati: Kabupaten Pati (K - A/S/H), Kabupaten Kudus (K - B/K/T), Kabupaten Jepara (K - C/V), Kabupaten Rembang (K - D/M), Kabupaten Blora (K - E/N), Kabupaten Grobogan(K - F/P), Kecamatan Cepu (K - N/Y)

§  R = eks Karesidenan Banyumas: Kabupaten Banyumas (R - A/H/S/E), Kabupaten Cilacap (R - B/K/T/F), Kabupaten Purbalingga (R - C/L), Kabupaten Banjarnegara (R - D/M)

§  AA = eks Karesidenan Kedu: Kabupaten (AA - B) /Kota Magelang (AA - A/H/K/S), Kabupaten Purworejo (AA - C/L/V), Kabupaten Kebumen (AA - D/M/W), Kabupaten Temanggung (AA - E/N),Kabupaten Wonosobo (AA - F/P/Z)

§  AB = DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta (A/H/F), Kabupaten Bantul (B/G), Kabupaten Gunung Kidul (D/W), Kabupaten Sleman (E/N/Y/Q/Z/U), Kabupaten Kulon Progo (C)

§  AD = eks Karesidenan Surakarta: Kota Surakarta (AD - A/H/S/U), Kabupaten Sukoharjo (AD - B/K/T), Kabupaten Boyolali (AD - D/M), Kabupaten Sragen (AD - E/N/Y), Kabupaten Karanganyar (AD - F/P/Z), Kabupaten Wonogiri (AD - G/R), Kabupaten Klaten (AD - C/J/L/Q/V)

§  contoh : AD1234CB AD1234CK AD1234CT merupakan TNKB dari Kabupaten Sukoharjo.

Jawa Timur

§  L = Kota Surabaya

§  M = eks Karesidenan Madura: Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan

§  N = eks Karesidenan Malang: Kabupaten (D-J)/Kota Malang(A-C dan E), Kabupaten (L-N,)/Kota Probolinggo (P-R), Kabupaten (S,U)/Kota Pasuruan (V,X), Kabupaten Lumajang (W-Z), Kota Batu (K)

§  P = eks Karesidenan Besuki: Kabupaten Bondowoso (A-D), Kabupaten Situbondo (E-H), Kabupaten Jember(K-T), Kabupaten Banyuwangi (U-Z)

§  S = eks Karesidenan Bojonegoro: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang^[7]

§  W = Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik^[8]

§  AE = eks Karesidenan Madiun: Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan(W / X / Y / Z))

§  AG = eks Karesidenan Kediri: Kabupaten (D-J)/Kota Kediri(A-C), Kabupaten(K-N)/Kota Blitar(P-R), Kabupaten Tulungagung(S-T), Kabupaten Nganjuk(U-W), Kabupaten Trenggalek(Y-Z)

Bali dan Nusa Tenggara

§  DK = Bali

§  DR = NTB I (Pulau Lombok: Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah)

§  EA = NTB II (Pulau Sumbawa: Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten/Kota Bima)

§  DH = NTT I (Pulau Timor: Kabupaten/Kota Kupang, Kabupaten TTU, TTS, Kabupaten Rote Ndao)

§  EB = NTT II (Pulau Flores dan kepulauan: Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata,Kabupaten Alor)

§  ED = NTT III (Pulau Sumba: Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur)

Kalimantan

§  KB = Kalimantan Barat

§  DA = Kalimantan Selatan, dipakai di seluruh Kalimantan sebelum pembagian provinsi

§  KH = Kalimantan Tengah

§  KT = Kalimantan Timur

Sulawesi

§  DB = Sulawesi Utara Daratan (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan,Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)

§  DL = Sulawesi Utara Kepulauan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro)

§  DM = Gorontalo

§  DN = Sulawesi Tengah

§  DT = Sulawesi Tenggara

§  DD = Sulawesi Selatan

§  DC = Sulawesi Barat

Maluku dan Papua

§  DE = Maluku

§  DG = Maluku Utara

§  DS = Papua dan Papua Barat

Tidak digunakan

§  DF = Timor Timur (telah menjadi negara sendiri)

 

Presiden dan pejabat pemerintahan pusat

Mobil dinas pejabat negara memiliki plat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibukota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka plat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.

Berikut adalah daftar nomor polisi untuk kenderaan pejabat penting di Indonesia:

§  RI 1: Presiden

§  RI 2: Wakil Presiden

§  RI 3: Istri/suami presiden (Ibu Negara / Bapak Negara)

§  RI 4: Istri/suami wakil presiden (Wakil Ibu Negara / Wakil Bapak Negara)

§  RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat

§  RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

§  RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah

§  RI 8: Ketua Mahkamah Agung

§  RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi

§  RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

§  RI 11: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

§  RI 12: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

§  RI 13: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

§  RI 14: Menteri Sekretaris Negara

§  RI 15: Sekretaris Kabinet

§  RI 16: Menteri Dalam Negeri

§  RI 17: Menteri Luar Negeri

§  RI 18: Menteri Pertahanan

§  RI 19: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

§  RI 20: Menteri Keuangan

§  RI 21: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

§  RI 22: Menteri Perindustrian

§  RI 23: Menteri Perdagangan

§  RI 24: Menteri Pertanian

§  RI 25: Menteri Kehutanan

§  RI 26: Menteri Perhubungan

§  RI 27: Menteri Kelautan dan Perikanan

§  RI 28: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

§  RI 29: Menteri Pekerjaan Umum

§  RI 30: Menteri Kesehatan

§  RI 31: Menteri Pendidikan Nasional

§  RI 32: Menteri Sosial

§  RI 33: Menteri Agama

§  RI 34: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

§  RI 35: Menteri Komunikasi dan Informatika

§  RI 36: Menteri Negara Riset dan Teknologi

§  RI 37: Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

§  RI 38: Menteri Negara Lingkungan Hidup

§  RI 39: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

§  RI 40: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

§  RI 41: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

§  RI 42: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

§  RI 43: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

§  RI 44: Menteri Negara Perumahan Rakyat

§  RI 45: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

§  RI 46: Jaksa Agung

§  RI 47: Panglima Tentara Nasional Indonesia

§  RI 48: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

§  RI 49: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)

§  RI 52: Wakil Ketua DPR

§  RI 59: Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara / Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) Jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.

 

Korps diplomatik dan konsuler

Mobil milik korps diplomatik (Kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode khusus, yakni CD (singkatan dari Corps Diplomatique) atau CC (singkatan dari Corps Consulaire), diikuti dengan angka. Untuk mendapatkan STNK dan BPKB, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri. Kendaraan dengan nomor polisi ini secara sah sudah berada di luar teritori (extrateritorial) hukum dan regulasi Republik Indonesia.

Berikut adalah daftar nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:

§  CD 12: Amerika Serikat

§  CD 13: India

§  CD 14: Perancis

§  CD 15: Vatikan

§  CD 16: Norwegia

§  CD 17: Pakistan

§  CD 18: Myanmar

§  CD 19: Republik Rakyat Cina

§  CD 20: Swedia

§  CD 21: Arab Saudi

§  CD 22: Thailand

§  CD 23: Mesir

§  CD 24: Perancis

§  CD 25: Filipina

§  CD 26: Australia

§  CD 27: Irak

§  CD 28: Belgia

§  CD 29: Uni Emirat Arab

§  CD 30: Italia

§  CD 31: Swiss

§  CD 32: Jerman

§  CD 33: Sri Lanka

§  CD 34: Denmark

§  CD 35: Kanada

§  CD 36: Brasil

§  CD 37: Rusia

§  CD 38: Afganistan

§  CD 39: Yugoslavia (Serbia ?)

§  CD 40: Republik Ceko

§  CD 41: Finlandia

§  CD 42: Meksiko

§  CD 43: Hongaria

§  CD 44: Polandia

§  CD 45: Iran

§  CD 47: Malaysia

§  CD 48: Turki

§  CD 49: Jepang

§  CD 50: Bulgaria

§  CD 51: Kamboja

§  CD 52: Argentina

§  CD 53: Romania

§  CD 54: Yunani

§  CD 55: Yordania

§  CD 56: Austria

§  CD 57: Suriah

§  CD 58: Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)

§  CD 59: Selandia Baru

§  CD 60: Belanda

§  CD 61: Yaman

§  CD 62: Kesatuan Pos Sedunia (UPU)

§  CD 63: Portugal

§  CD 64: Aljazair

§  CD 65: Korea Utara

§  CD 66: Vietnam

§  CD 67: Singapura

§  CD 68: Spanyol

§  CD 69: Bangladesh

§  CD 70: Panama

§  CD 71: Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa(UNICEF)

§  CD 72: Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO)

§  CD 73: Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)

§  CD 74: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

§  CD 75: Korea Selatan

§  CD 76: Bank Pembangunan Asia (ADB)

§  CD 77: Bank Dunia

§  CD 78: Dana Moneter Internasional (IMF)

§  CD 79: Organisasi Buruh Internasional (ILO)

§  CD 80: Papua Nugini

§  CD 81: Nigeria

§  CD 82: Chili

§  CD 83: Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR)

§  CD 84: Program Pangan Dunia (WFP)

§  CD 85: Venezuela

§  CD 86: ESCAP

§  CD 87: Kolombia

§  CD 88: Brunei

§  CD 89: UNIC

§  CD 90: IFC

§  CD 91: United Nations Transitional Administration in East Timor

§  CD 97: Palang Merah

§  CD 98: Maroko

§  CD 99: Uni Eropa

§  CD 100: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN (Sekretariat)

§  CD 101: Tunisia

§  CD 102: Kuwait

§  CD 103: Laos

§  CD 104: Palestina

§  CD 105: Kuba

§  CD 106: Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO)

§  CD 107: Libya

§  CD 108: Peru

§  CD 109: Slowakia

§  CD 110: Sudan

§  CD 111: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara(Yayasan)

§  CD 112: (Utusan)

§  CD 113: Center for International Forestry Research (CIFOR)

§  CD 114: Bosnia-Herzegovina

§  CD 115: Lebanon

§  CD 116: Afrika Selatan

§  CD 117: Kroasia

§  CD 118: Ukraina

§  CD 119: Mali

§  CD 120: Uzbekistan

§  CD 121: Qatar

§  CD 122: United Nations Population Fund (UNFPA)

§  CD 123: Mozambik

§  CD 124: Kepulauan Marshall

Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi (dasar hitam dengan tulisan putih) namun dengan format khusus yakni memiliki lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.

Contoh: "B 12345 ¹⁵" berarti mobil ini adalah kendaraan operasional staff korps diplomatik Vatikan.

Pada KTT Asia-Afrika 2005, kendaraan para pesertanya dipasang plat nomor dengan kode KAA.

sumber : id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor