Orang Sebagai Subyek Hukum
Pengertian Subyek
Hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan
kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian Subyek
Hukum ialah manusia atau orang (naturlijke person) dan badan hukum
(recht person) misalnya PT, PN, Koperasi dan yang lain.
Dulu
masih ada budak belian yang menurut hukum tidak lebih dari suatu barang
saja. Budaya kita sekarang sudah demikian majunya sehingga suatu
perikatan pekerjaan yang dapat dipaksakan tidak diperkenankan lagi di
dalam lalu lintas hukum.
Seseorang
yang tidak suka melakukan suatu pekerjaan yang ia harus lakukan menurut
penjanjian, tidak dapat secara langsung dipaksa untuk melakukan
pekerjaan itu. Paling tidak ia hanya dihukum untuk membayar kerugian
dalam bentuk uang, ataupun harta bendanya, dapat disita sebagai
tanggungan atas kewajibannya. Karena hal ini sudah merupakan suatu azas
dalam Hukum Perdata.
Perihal
kematian perdata yang bunyinya : UUDS th 1950 pasal 15. Tiada suatu
hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala
hak-hak kewargaan.
Hanyalah
mungkin seseorang terhukum dicabut hak-haknya, contohnya kekuasaannya
sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, kekuasaannya sebagai wali,
haknya untuk bekerja pada angkatan bersenjata dan sebagainya.
Suatu
hukuman yang mirip dengan kematian perdata ialah sandera (Gijzeling)
yaiitu penahanan yang dikenakan terhadap seorang debitur (berhutang)
yang lalai atau yang sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya membayar
hutangnya atau terhadap seseorang yang diduga keras akan mengasingkan
barang-barang yang menjadi tanggungan / jaminan atas hutangnya.
Mengenai
sandera ini Undang-Undang bersikap banci, yaitu ada peraturan Undang-
Undang yang membenarkan sandera seperti dapat kita lihat dalam pasal 209
ayat 1 RIB/I-HR dan Undang-Undang no 49/1960 (PUPN boleh melakukan
sandera terhadap orang yang tidak mau membayar kembali hutangnya kepada
negara). Sedangkan Undang-Undang yang lainnya tidak membenarkan sandera
seperti SEMA no 2/1964 (tentang penghapusan sandera) dan Undang-Undang
pokok kekuasaan kehakiman no 14 tahun 1970 (Hakim harus mengindahkan
perikemanusiaan dan perikeadilan dalam menjalankan keputusannya, pasal
33 ayat 4).
Juga
orang yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, ia kehilangan hak untuk
berbuat bebas atas barang-barangnya yang diletakkan di bawah pengawasan
pengadilan, barang- barang mana menjadi tanggungan hutang-hutangnya.
Seorang
yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk berbuat bebas atas harta
kekayaannya. Ini berani ia tidak dibenarkan untuk mengasingkan (menjual,
menukarkan, menghibahkan atau mewariskan harta kekayaannya).
Berlakunya
seseorang sebagai subyek hukum (pembawa hak) yaitu pada saat ia
dilahirkan dan berakhir pada saat orang tersebut meninggal. Bahkan bila
perlu demi untuk kepentingannya sebagai subyek hukum (pembawa hak) dapat
dihitung Surut yaitu dimulai waktu masih berada dalam kandungan, akan
tetapi pada saat dilahirkan orang tersebut dalam keadaan hidup.
Hal
ini tentunya akan merupakan tanda tanya, mengapa ini penting untuk
dibicarakan. Adapun kegunaarmya yaitu sehubungan dengan perihal warisan
yang terbuka ketika seseorang tersebut masih berada dalam kandungan
ibunya.
Perihal
tiap-tiap orang dapat memiliki hak-hak menurut hukum tanpa kecuali, hal
ini adalah benar, namun di dalam hukum tidak semua orang diperkenankan
untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya tersebut. Ada beberapa
golongan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan tidak cakap atau
kurang cukup untuk melakukan sendiri perbuatan perbuatan hukum itu.
Mereka itu adalah :
1. 1. Orang-orang yang belum dewasa atau masih di bawah umur.
Oleh
KUHP (BW) yang dimaksud orang yang belum dewasa (masih di bawah Umur)
ialah apabila seseorang belum mencapai 21 tahun. Keeuali bagi seseorang
yang walaupun belum berusia 21 tahun tapi telah kawin (menikah) maka ia
dianggap dewasa dan dapat melakukan sendiri perbuatan hukum itu. Hanya
dengan catatan apabila sebelum berusia 21 tahun ia bercerai, maka ia
dianggap sebagai orang yang masih di bawah umur lagi.
Dan
bagi wanita yang telah menikah, menurut KUHP (BW) pada umumnya tidak
diperkenankan bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum, tetapi ia
harus dibantu oleh suaminya.Dan oleh BW, wanita bersuami ini dianggap
kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam hukum. Di samping itu ada
beberapa pasal dalam KUHP (BW) yang memperbedakan antara kecakapan orang
lelaki dan wanita.
- Wanita dapat kawin jika ia telah berusia 15 tahun dan pria 18 tahun
- Wanita tidak diperbolehkan kawin sebelum lewat 300 hari setelah perkawinannya diputuskan, sedang untuk pria tidak ada larangan.
- Seorang pria baru dapat mengakui anaknya bila ia telah berusia paling minim 19 tahun sedang wanita tidak ada batasan usia.
2. 2. Orang-orang
yung ditaruh di bawah pengawasan (Curatele) yang selalu harus diwakili
oleh orang tuanya, walinya, atau kuratornya.
Di
atas telah disebutkan bahwa disamping orang sebagai subyek hukum
(pembawa hak), badan-badan hukum juga dapat memiliki hak-hak dan dapat
melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Karena badan-badan
hukum dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri. Dan
ikut sertanya badan hukum dan perkumpulan itu yaitu melalui perantara
pengurusnya.
Berarti
badan-badan hukum dan perkumpulan itu dapat digugat dan menggugat
dimuka hakim melalui tersebut. Mengenai (tempat tinggal), setiap orang
akan menurut hukum harus mémilikinya sebagai tempat kedudukan tertentu.
Hal ini perlu, antara lain:
a) Bila seseorang akan kawin (menikah), tempat tinggal (domisilinya) jelas.
b) Begitu juga bila seseorang dipanggil di pengadilan oleh suatu urusan.
c) Dan
untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadili seseorang
sesuai dengan ternpat tinggalnya. Misalnya si A bextempat tinggal di
Jakaxta Pusat, maka , yang berhak mengadili adalah Pengadilan Jakarta
Pusat.
Obyek Hukum
Pengertian Obyek
Hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan
dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang
dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Jadi obyek hukum itu
haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum.
Misalnya
segala macam benda, hak atas sesuatu dan sebagainya, yang cara
peralihannya berdasarkan hukum (umpamanya berdasarkan jual beli sewa
menyewa, waris mewaris, perjanjian dan sebagainya).
Sebagai
obyek hukum yaitu segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum,
hal ini memang perlu ditegaskan berhubung karena disamping segala
sesuatu yang manfaatnya harus diperoleh dengan jalan hukum, ada pula
sesuatu yang manfaatnya dapat diperoleh tanpa perlu atau tanpa
berdasarkan hukum, yaitu sesuatu yang dapat diperoleh secara bebas dan
alam (misalnya benda non ekonomi), seperti : angin, cahaya matahari,
bulan, , hujan air, pegunungan, yang pemanfaatannya, tidak diatur oleh
hukum. Hal-hal tersebut tidak termasuk sebagai obyek hukum karena tidak
memerlukan pengorbanan.
0 komentar:
Posting Komentar